PERKEMBANGAN POLITIK INDONESIA MASA DEMOKRASI LIBERAL

KONDISI SOSIAL POLITIK INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL

            Pada masa demokrasi liberal Indonesia adalah  masa yang suram juga bagi rakyat Indonesia karena di masa ini yang berkuasa hanyalah kabinet-kabinet didalam pemerintahan. Kabinet-kabinet yang berkuasa itu tidak lama (sering pergantian kabinet), diakarenakan banyaknya partai.  Pergantian kabinet ini terjadi hampir tiap tahun karena didalam pemerintahan tidak ada kabinet yang bertahan lama. Maka ciri khas pada masa demokrasai liberal ini adalah seringya terjadi pergantian kabinet yang disebabkan banyaknya partai.

            Demokrasi liberal ini berlansung lebih kurang 9 tahun yaitu tahun 1950-1959 yang merupakan setelah revolusi fisik terjadi dibangsa Indonesia. Adapun kabinet yang berlomba untuk mendapatkan kursi dalam pemerintahan adalah kabinet Natsir (1950-1951), kabinet Sukiman (1951-1952),kabinet Mr. Wilopo (1952-1953), dan kabinet Ali Sastroamidjojo (1953-1955). Meski semua dari kabinet ini pernah menang dan menduduki kursinya namun semua itu tidak bertahan lama jatuh lagi dan digantikan oleh kabinet selanjutnya.

            Pada masa demokrasi liberal para elit politik sibuk dengan kursinya atau jabatannya sehingga rakyat Indonesia  merasa kesulitan yang disebabkan oleh beratnya perekenomian dan gangguan keamanan. Tidak hanya itu saja bahkan pada masa demokrasi liberal ini itu juga terdapat kesulitan dalam pemerintah yang hingga menyebabkan demokrasi ini mundur.Pada masa demokrasi liberal yang merupkan sering terjadinya pergantia kabinet juga diadakan pemilu yang pertama didalam bangsa Indonesia.

              Pemilihan umum pertama ini terjadi antara 29 September 1955, digunakan untuk memilih anggota DPR dan 15 Desember 1955, pemilu dimanfaatkan untuk memilih kostituante. Meski pemilu I berjalan dengan sukses, namun sistem pemerintahan juga tetap tidak berubah. Karena para penguasa hanya mementingkan pribadi dan partainya masing-masing. Keadan yang demikian membuat masyarakat prustasi karena apa yang diharapkan dari pemilu I ini tidak juga didapat oleh masyarakat.

            Begitulah keadaan politik pada masa liberal ini yang semua dari negara ini dipegang atau dikuasai oleh kabinet dari partai yang berkuasa. Di dalam memempin para penguasa hanya mementingkan dirinya sendiri (pribadi) dan memerhatikan partainya di bandingkan masyarakat. Sehingga masyarakat banyak mendapatkan kesulitan. Salah satu kesulitan yang dialami masyarakat adalah dalam eknomi yang sangat buruk dan keamanan yang tidak terjaga sehingga banyak terjadi pemberontakan.

GERAKAN REFORMASI

            Gerakan reformasi merupakan sebuah gerakan yang tujuannya untuk menuntut keadilan dari pemerintahan Orde  Baru yang tidak menjalankan misinya yaitu tidak menjalankan UUD 1945 secara baik dan murni. Gerakan reformasi muncul di negara Indonesia ini pada tahun 1998 yang merupakan jawaban dari kris yang melanda dari berbagai sendi kehidupan dalam bangsa Indonesia. Seperti politik, ekonomi, hukum dan sosial. Tidak hanya itu, gerakan reformasi ini juga merubah corak atau cara pemerintahan orde baru yang dari otoriter ke corak pemerintahan yang demokrasiGerakan reformasi ini bukan sebuah gerakan yang untuk menjatuhkan jabatan presiden Suharto yang telah lama berkuasa (23 tahun) atau menurumkannya dari kursi jabatan. Tetapi adalah sebuah gerakan yang yang menuntut keadilan yang pemerintahan itu harus berdasarkan kepada UUD 1945 juga untuk memwujudkan pemerintahan yang bersih dari dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

            Pada masa gerakan reformasi ini masyarakat Cina yang ada di Indonesia itu mearasa ketakutan karena ancaman dari pemuda yang dikarenka Islam pada masa ini telah bangkit yang sebelumnya pada masa Orde Baru Islam itu tersingkir. Gerakan reformasi ini terjadi pada masa pemerintahan Habibi yang juga membuat ABRI dengan Polisi terpecah. Tidak hanya itu, kebebasan juga diarasakan oleh masayarakat Indonesia yang hak-haknya (rakyat kecil) sudah didengar oleh pemerintahan. Ditambah lagi dengan bebasnya media cetak, seperti koran, majalah yang membuat masyarakat bebas untuk mengungkapkan ide-idenya mengenai pemerintahan yang terjadi di bangsa Indonesia ini. Tapi ada sesuatu hal kita sayangkan pada masa reformasi ini yaitu lepasnya Timur-Timor dari kesatuan NKRI pada tahun 1999.

            Rasanya tidak lengkap kalau pada masa reformasi ini jika tidak menjinggung yang tragedi yang penting pada masa reformasi ini. Tragedi itu adalah peristiwa Trisakti yang terjadi pada tahun 12 Mei 1998 yang dilakukan oleh mahasiswa. Dalam peristiwa ini ada empat orang mahasiswa yang meninggal yang kemudian disebut gugur dengan diberi gelar pahlawan reformasi. Kemunculan gerakan reformasi yang dimotori oleh kalangan mahasiswa, masalah hukum juga menjadi salah satu tuntutannya. Masyarakat menghendaki adanya reformasi di bidang hukum agar dapat mendudukkan masalah-masalah hukum pada kedudukan atau posisi yang sebenarnya.

           Demokrasi besar-besaran dilakukan oleh mahasiswa saat kenaikan harga BBM dan ongkos diumumkan oleh pemerintahan (4 Mei 1998). Meski demokrasi ini sebelumnya terjadi secara damai, itu berubah menjadi aksi kekerasan setelah tertembaknya empat orang mahasiswa Trisakti. Tragedi Trisakti itu telah mendorong munculnya solidaritas dari kalangan kampus dan masyarakat yang menantang kebijakan pemerintahan yang dipandang tidak demokratis dan tidak merakyat.

            Dengan demo-demo yang terus dilakukan oleh mahasiswa yang untuk meminta Suharto mengundurkan dirinya sebagai presiden yang angkhirnya mendapat tanggapan dari Harmoko (ketua MPR). Sehingga Suharto mengundurkan diri yang lansung digantikan oleh Habibi pada tahun 21 Mei 1998.

Perkembangan Politik Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal (1950-1959).

 Menurut UUDS 1959, pemerintah Republik Indonesia menganut sistem demokrasi liberal. Dalam demokrasi liberal berlaku sistem kabinet parlementer, artinya pemerintahan dipegang oleh perdana menteri dan menteri-menterinya bertanggung jawab pada parlemen atau DPR.

Dengan berlakunya kabinet parlementer pemerintahan Republik Indonesia tidak stabil. Hal ini disebabkan antara lain:

a. partai politik mementingkan kepentingan golongan masing-masing sehingga cabinet jatuh bangun

b. partai politik tidak mencerminkan dukungan rakyat pemilih

c. partai politik yang berkuasa tidak dapat melaksanakan programnya, sebab masa kerja kabinet pendek.

Sistem kabinet parlementer memungkinkan adanya persaingan antarpartai politik untuk menduduki kursi terbanyak dalam parlemen. Pada masa Demokrasi Liberal telah terjadi pergantian kabinet sebanyak tujuh kali, yaitu sebagai berikut.

a. Kabinet Natsir (6 September 1950 – 21 Maret 1951)

Pada tanggal 22 Agustus 1950 Presiden Sukarno mengangkat Muhammad Natsir dari Masyumi sebagai formatur kabinet. Lima belas hari kemudian cabinet berhasil dibentuk dengan nama Kabinet Natsir. Program kerja Kabinet Natsir, antara lain:

1) mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu Konstituante dalam waktu singkat

2) menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketentraman

3) memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.

Salah satu keberhasilan Kabinet Natsir adalah diterimanya Indonesia sebagai anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Akhirnya Kabinet Natsir jatuh, karena mosi Hadikusumo dari PNI tentang pembekuan dan pembubaran DPRD Sementara.

b. Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 23 Februari 1952)

Dengan jatuhnya Kabinet Natsir, Presiden Sukarno menunjuk Dr. Sukiman Wiryosanjoyo dari Masyumi dan Dr. Suwiryo dari PNI untuk membentuk kabinet. Atas usaha dua orang formatur ini terbentuklah kabinet yang diberi nama Kabinet Sukiman dengan perdana menteri Dr. Sukiman dan wakil perdana menteri Dr. Suwiryo.

Program kerja kabinet Sukiman antara lain:

1) menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin

keamanan dan ketentraman

2) mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam lapangan pembangunan

3) menyelesaikan persiapan pemilihan umum Konstituante.

4) menjalankan politik luar negeri bebas aktif yang menuju perdamaian

5) memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Kabinet Sukiman jatuh, karena ditandatanganinya kerja sama keamanan Indonesia - Amerika Serikat berdasarkan Mutual Security Aids (MSA).

c. Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 30 Juli 1953)

Kabinet Wilopo merupakan koalisi dengan tulang punggung PNI, PSI, dan Masyumi Natsir. Program kabinet Wilopo antara lain seperti berikut.

1) Bidang pendidikan dan pengajaran adalah mempercepat usaha perbaikan untuk pembaharuan pendidikan dan pengajaran.

2) Bidang perburuhan adalah melengkapi undangundang perburuhan.

3) Bidang keamanan adalah menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara.

4) Bidang luar negeri adalah meneruskan perjuangan merebut Irian Barat.

Kabinet Wilopo jatuh karena Peristiwa Tanjung Morawa, Sumatra Utara yang ditunggangi oleh PKI yang berhubungan dengan masalah pembagian tanah.

d. Kabinet Ali – Wongso- Arifin atau Kabinet Ali I (1 Agustus 1953 – 24 Juli 1955)

Kabinet Ali-Wongso-Arifin dibentuk pada tanggal 30 Juli 1953. Program kerja cabinet Ali-Wongso-Arifin adalah sebagai berikut.

1) Bidang dalam negeri, meliputi keamanan, pemilihan umum, kemakmuran dan keuangan, organisasi negara, serta perburuhan.

2) Bidang Irian Barat adalah mengusahakan kembalinya Irian Barat ke dalam kekuasaan wilayah RI.

3) Bidang politik luar negeri, meliputi politik luar negeri bebas aktif, peninjauan kembali tentang hasil KMB.

Keberhasilan Kabinet Ali adalah pada masa pemerintahannya berhasil melaksanakan Konferensi Asia Afrika di Bandung. Terjadinya peristiwa pergantian pimpinan Kepala Staf Angkatan Darat yang dikenal dengan “Peristiwa 27 Juni 1955”, beberapa anggota parlemen mengajukan mosi tidak percaya yang diterima oleh DPR.

e. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 24 Maret 1956)

Kabinet Burhanuddin Harahap terbentuk pada tanggal 11 Agustus 1955. Program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap antara lain:

1) mengembalikan kewibawaan moral pemerintah

2) melaksanakan pemilihan umum

3) memberantas korupsi

4) meneruskan perjuangan merebut kembali irian Barat.

Keberhasilan Kabinet Burhanuddin Harapan adalah dapat menyelenggarakan pemilu pertama sejak Indonesia merdeka. Setelah hasil pemungutan suara dan pembagian kursi di DPR diumumkan, maka tanggal 2 Maret 1956 Kabinet Burhanuddin Harahap mengundurkan diri, menyerahkan mandatnya kepada Presiden Sukarno, untuk dibentuk kabinet baru berdasarkan hasil pemilu.

f. Kabinet Ali II (24 Maret 1956 – 14 Maret 1957)

Kabinet Ali II dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 85 Tahun 1956. Program kerja Kabinet Ali II, antara lain:

1) pembatalan hasil KMB

2) meneruskan perjuangan mewujudkan kekuasaan de facto Indonesia atas Irian Barat dan membentuk Provinsi Irian Barat

3) bidang dalam negeri, meliputi : memulihkan keamanan, memperbaiki perekonomian dan keuangan, memperkuat pertahanan, memperbaiki sistem perbuuruhan, memperluas dan meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran

4) bidang luar negeri, meliputi menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan meneruskan kerja sama dengan negara-negara Asia Afrika.

Keberhasilan Kabinet Ali II adalah membatalkan hasil KMB, membentuk Provinsi Irian Barat yang beribu kota di Soasio, Maluku Utara, dan pengiriman misi Garuda I ke Mesir. Sebab-sebab kejatuhan Kabinet Ali II.

1) Timbulnya pemberontakan di berbagai daerah

2) Adanya Konsepsi Presiden 21 Februari 1957

3) Adanya keretakan dalam tubuh kabinet, hal ini dapat dibuktikan dengan mundurnya satu per satu anggota kabinet.

g. Kabinet Juanda (9 April 1957 – 10 Juli 1959)

Kabinet Juanda atau Kabinet Karya dilantik pada tanggal 9 April 1957 dengan program kerja:

1) membentuk Dewan Nasional

2) normalisasi keadaan Republik Indonesia

3) melanjutkan pembatalan KMB

4) memperjuangkan Irian Barat

5) mempercepat pembangunan.

Salah satu keberhasilan Kabinet Karya yaitu pada tanggal 18 November 1957 mengadakan rapat umum pembebasan Irian Barat di Jakarta. Rapat ini diikuti dengan tindakan-tindakan pemogokan kaum buruh di perusahaan Belanda dan pembentukan Front Nasional Pembebasan Irian Barat. Tanggal 5 Juli 1959 Presiden Sukarno mengeluarkan dekrit, berarti negara kita kembali ke UUD 1945 dan UUDS 1950 tidak berlaku. Kabinet Juanda secara otomatis harus diganti, sehari kemudian Ir. Juanda menyerahkan mandatnya kepada Presiden Sukarno.